(Studi Kasus di Chili)
Artikel ini merupakan suatu critical review jurnal tentang pembangunan perumahan di Chili yang akan digunakan dan dibandingkan pembangunan perumahan masyarakat miskin di Indonesia. artikel ini merupakan tugas kuliah saya dan akan membahas beberapa kritikan tanggapan kebijakan dan poor settlement.
Kemiskinan
merupakan salah satu fenomena kehidupan manusia yang berada di pedesaan maupun
perkotaan. Menurut salah satu ahli Poli (1993)
menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan,
kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset
produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan
ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya
dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya
infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan. Masalah
kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai cara. Kemiskinan penduduk ini
akan berpengaruh kepada penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin tersebut.
Karena pendapatan yang sedikit, maka masyarakat miskin tersebut tidak mampu
untuk membeli rumah dan tempat tinggal yang layak. Untuk itu perlu adanya
kerjasama dan penyelesaian masalah oleh pihak pemerintah dalam penyediaan
rumah. Seperti studi kasus dalam jurnal ini di Chili, yaitu bagaimana cara
untuk menjangkau masyarakat miskin agar mendapat perumaan dan permukiman yang
layak untuk tempet tinggal.
Pemerintah Chili telah memberikan bantuan perumahan yang
low-income. Terdapat beberapa struktur untuk memenuhi dan membangun perumahan
serta permukiman untuk masyarakat miskin tersebut. Di Chili, Amerika Serikat di sebagian
besar negara, pasar menghadapi banyak kendala secara efektif menyediakan
kondisi perumahan minimum untuk populasi. Menurut jurnal tahun 1992 3.780.000 negara rumah tangga menduduki 3,10
juta rumah. Keluarga berpenghasilan rendah membuat sebagian besar dari sekitar
880.000 rumah tangga menghadapi perumahan yang tidak memadai, 610.000 berbagi
akomodasi dengan keluarga lain dan 270.000 tinggal di rumah-rumah yang
membutuhkan pengganti. Beberapa faktor telah membatasi kapasitas sektor swasta
untuk menyediakan perumahan untuk semua kelompok pendapatan negara. Itu paling
signifikan adalah pendapatan rendah banyak keluarga yang mencegah mereka
memiliki akses ke rumah baru yang disediakan oleh swasta pengembang. Akhirnya
pemerintah membuat intervensi yaitu memberi kebijakan yang baru :
•
Langsung pembangunan rumah untuk clienteles tertentu (1950-1960);
•
Pembentukan tabungan dan lembaga pinjaman untuk memenuhi menengah rumah
tangga dilengkapi oleh pemerintah disediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan
rendah (1960-1970);
• Peluncuran besar program perumahan
rakyat yang bertujuan untuk memberikan setiap keluarga dengan rumah
(1.970-1.973).
Hal
ini mengurangi kepadatan dalam stok yang ada perumahan tetapi menciptakan
banyak sub-standar lingkungan di mana kondisi sanitasi yang kemudian, dan masih
sedang, ditingkatkan melalui program pemerintah seperti situs dan layanan.
Selama bertahun-tahun, dan setelah banyak kesalahan, muncul 3 sistem meliputi:
• pembiayaan hipotek swasta yang
memungkinkan menengah atas dan highincome keluarga untuk membeli rumah yang
diproduksi oleh pengembang swasta;
• sistem campuran, yang pivot
non-dikembalikan voucher kas disediakan oleh pemerintah dan ditambah dengan
pinjaman dari bank lokal, yang membantu menengah dan rendah-menengah keluarga
untuk membiayai rumah juga diproduksi oleh pengembang;
• Pemerintah rumah dikontrak
didistribusikan dengan subsidi berat untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Pemerintah
Chili sangat baik dalam mengintervensi dan memberi bantuan untuk perumahan dan
permukiman masyarakat miskin di negeranya. Dimana diberi subsidi untuk
masyarakat kurang mampu dan disediakan rumah kontrak untuk tempat tinggal
masyarakat. Disamping itu pemerintah Negara Chili juga menyediakan dan
memfasilitasi masyarakat untuk semua golongan dengan pelayanan infrastruktur
yang memadai. Apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat
miskin. Untuk penyediaan kebutuhan rumah ini, pemerintah Chili mencoba memberi
rumah kontrak, dimana rumah tersebut dapat diakses untuk masyarakat miskin dengan
cara memberi pinjaman modal. Departemen Perumahan memberi pinjaman sebesar US$
2.200. Selain itu juga bagi masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah
dapat mengakases perumahan caranya yaitu dengan mengambil subsidi pemerintah.
Masyarakat miskin tersebut harus menunjukkan kebutuhan perumahan dan pendapatan
melalui Survei Stratifikasi Sosial dan menyelesaikan rencana tabungan untuk
jumlah yang ditentukan setiap program. Salah satu programnya, pemerintah
memberi rumah untuk masyarakat miskin dengan pendapatan dibawah US $ 230 dari
Program Perumahan dasar dan progresif, dimana MINVU memeberi langsung rumah
kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Selain itu program ini juga dapat
memberi subsidi untuk rumah kontrak.
Fasilitas
untuk masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah di negara Chili ini, terutama
di kota-kota besar, menciptakan lingkungan masyarakat dengan low-income menjadi
setingkat dengan golongan lain walau memang berbeda fisiknya. Tingkat
pendapatan penduduk mencegah munculnya pelayanan perkotaan pribadi disediakan
(pendidikan, kesehatan, rekreasi) dan sektor publik hanya sebagian yang merespon
dengan permintaan. Proyek perumahan termasuk untuk masyarakat miskin. Beberapa
fasilitas, seperti tempat pertemuan dan
taman bermain kecil di kota, memperluas pendidikan dasar dan prasarana
kesehatan dengan hibah dari pemerintah pusat tetapi mereka tidak selalu mampu
menyediakan untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas. Walau tidak mampu
sepenuhnya namun Pemerintah pusat lah yang bertanggung jawab menangani semua
masalah perumahan yang disediakan. Lembaga yang menangani perumahan dan
permukiman di Chili tersebut adalah Departemen perumahan dan Perencanaan Kota
(MINVU), LSM khusus seperti koperas dan industri konstruksi.
Kasus
seperti di Chili sebenarnya sedikit agak mirip dengan pembangunan perumahan di
Indonesia. Kemiskinan di Indonesia
sangat lebih tinggi dibandingkan di Chili. Namun untuk penyelesaian
permasalahan kemiskinan masih sangat kurang untuk negara Indonesia. Dimana
peran pemerintah masih belum sepenuhnya totalitas untuk masyarakat apalagi
masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin bertambah tiap tahun
yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
-
Tingkat pendidikan yang rendah
-
Tingginya urbanisasi
-
Produktivitas tenaga kerja rendah
-
Upah kerja masih rendah
-
lapangan kerja masih sangat kurang
-
Kualitas Sumber Daya Alam dan SDM yang rendah
-
Teknologi yang kurang
-
dipengarui kebudayaan dan tradisi
-
politik dan keamanan yang belum stabil
Hal-hal
tersebut menyebabkan Indonesia sangat banyak penduduk miskin dan tidak
terpelihara. Penduduk miskin di Indonesia tersebut masih sangat kekurangan
dalam kebutuhan rumah. Seperti halnya di Chili, namun masyarakat miskin di
negara Chili mampu ditampung oleh pemerintah dengan berbagai intervensinya
untuk mendapatkan tempat tinggal. Kasus Chili tersebut adalah kasus yang
berhasil. Seharusnya Indonesia dapat melihat dan menjadikan sebagai best
practice untuk menyelesaikan permasalahan perumahan untuk masyarakat miskin di
Indonesia. Faktor sosial dan budaya di Indonesia yang masih kuat seperti adanya
tanah adat dan lain sebagainya inilah yang juga mempengaruhi struktur
pembangunan perumahan di Indonesia. Sumber Daya Manusia yang rendah menyebabkan
masyarakat miskin dan menghambat pembangunan perumahan dan permukiman baik di
kota maupun di wilayah.
Di
Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa program pemerintah yaitu lembaga BUMN
Perumnas yang menangani masalah perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin. Namun
dalam penanganannya Perum Perumnas dan Kemenpera pusat sendiri belum bisa
menemukan alternative penyelesaian yang tepat. Karena beberapa kali diberi
kebijakan seperti subsidi bagi masyarakat miskin pun pada akhirnya tidak sampai
pada masyarakat yang ditujuka. Selain itu beberapa program seperti penyediaan
rumah susun untuk masyarakat kurang mampu juga tidak terakomodasi dengan baik.
Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam kebijakan dan memperkuat
intervensi kepada masyarakat.
sumber : Journal International, Environment and Urbanization. title : "Reaching the poor: lessons from the Chilean housing experience" www.sagepub.com
Komentar
Posting Komentar